KPK lawan Polri

Karna gua adalah mahasiswa jurusan komunikasi, gua harus berpikir kritis dalam menyikapi fenomena, terutama kejadian di Indonesia ini. Gua pun mau bahas satu topik yang lagi booming di Indonesia saat ini, yaitu kasus KPK vs Polri.

Baru-baru ini KPK mengungkap satu kasus korupsi di kesatuan Polri. Kasusnya adalah pengadaan Simulator SIM yang diduga telah merugikan Negara sebesar 100 miliar. Gua gak kebayang deh uang sebanyak itu mau gua apain. KPK telah menetapkan tersangka untuk kasus ini. Bahkan, salah seorang tersangkanya adalah orang yang mempunyai jabatan cukup penting di kepolisian. Dari sinilah kasus mulai menarik. Polri tidak tinggal diam institusinya di obok-obok sama KPK. Polri mengklaim lebih berhak untuk mengurus kasus ini. Kabarnya, sejumlah berkas yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini, masih ditahan oleh Polri.

Masyarakat mulai menanggapi kasus ini. Mereka mengatakan bahwa yang lebih berhak untuk mengurus kasus korupsi ini adalah KPK. Secara gitu ya, namanya aja udah mencerminkan tugasnya yang mulia. Gua juga nganggap ya, kalau kasus ini ditangani sama Polri, pasti ada deh yang akan dilindungi. Pejabat yang tinggi posisinya pasti gak akan dijadikan tersangka oleh Polri.

Tarik ulur kasus masih berlanjut sampai saat ini. Kedua institusi ini kayak main layangan aja ya. Gua sih maunya, KPK aja yang nanganin. 

Biar pengungkapan kasusnya lebih transparan gitu. Polri seharusnya mundur dan membiarkan KPK menunaikan tugasnya. Atau kalau Polri emang mau ngambil bagian, jadi pengawas aja deh. Biar kasusnya semakin transparan.

Malah menurut gua, Polri bisa menjadikan kasus ini untuk membersihkan namanya. Gak bisa dipungkiri, nama kepolisian sekarang udah jelek banget di mata masyarakat. Kalau kena tilang misalnya, tinggal di kasih duit urusan beres. Nah, kalau Polri mau bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus ini, setidaknya citra Polri semakin bagus di mata publik.

Presiden juga harus ngambil tindakan. Tinggal bilang ke Polri supaya mundur dari kasus ini kok susah. Dia kan Presiden. Pasti diturutin dong perintahnya sama bawahannya. Presiden jangan cuma bisa prihatin doang. Tapi gak ada tindakan nyata. Kan motto Presiden itu “ KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI”. Harus konsekuen dong sama mottonya. Jangan cuma dijadiin alat kampanye aja.

Jangan-jangan Presiden juga ada ambil bagian nih?

Kalau gitu mottonya harus ditambah dikit lagi dong.

“KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI, tapi kalau ada kesempatan boleh dong diambil dikit”

Gitu aja tanggapan gua, kalau lo ada pandangan lain, silakan share di kotak komentar